Angka Kemiskinan Melonja

                                    BANJARNEGARA – Angka keluarga miskin di Kabupaten Banjarnegara di tahun 2015 melonjak drastis dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Banjarnegara, tahun 2014 angka kemiskinan masih 39,896 KK, namun pada akhir tahun 2015 angka kemiskinan menjadi 69,297 KK.
Menurut Kasi Asistensi Sosial Dinsosnakertrans Banjarnegara, Lilis Rudiana kenaikan angka kemiskinan sebagian besar dikarenakan banyaknya bencana alam yang terjadi di Banjarnegara. Ia mencontohkan seperti bencana longsor yang terjadi di Dukuh Jemblung, Desa Sampang Kecamatan Karangkobar akhir 2014 silam. “Dari bencana longsor di Dukuh Jemblung saja sudah banyak keluarga yang kehilangan mata pencaharian. Karena sampe sekarang tanah yang biasanya digarap masih tertimbun tanah,” kata dia beberapa waktu lalu.
Selain itu, lanjutnya terjadinya kemarau panjang di tahun 2015 lalu. Pasalnya, dengan kemarau panjang banyak petani yang gagal panen. Kondisi ini, kata Lilis akan berdampak pada Usaha Kecil Menengah (UKM) lainnya. Karena daya beli masyarakat pun melemah. “Meski tidak semua bergantung pada kondisi alam, namun dengan adanya bencana dan kemarau panjang tahun kemarin pedagang-pedagang kecil juga mendapat imbasnya,” lanjutnya.
Lilis mengklaim pihaknya terus menjalankan program-program pengentasan kemiskinan. Seperti memfasilitasi managemen usaha bagi keluarga miskin, pelatihan keterampilan dan usaha bagi keluarga miskin serta peningkatan kemampuan melalui capacity building. “Seperti penyerahan bansos ternak kambing untuk kelompok usaha bersama. Hanya saja, sekarang ada aturan penerima bansos harus berbadan hukum. Jadi ada yang tak tersalurkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsosnakertrans Banjarnegara, Sri Winarni mengatakan, banyaknya data kenaikan keluarga miskin lantaran proses pendataan yang berbeda. Menurutnya, angka kemiskinan di tahun 2014 belum valid lantaran belum semua desa memberikan jumlah keluarga miskin. “Untuk tahun 2015, pendataan dari bawah, yakni dari desa mendata kemudian diserahkan kepada kami. Nah, pada 2014 ada desa yang belum memberikan data. Jadi terlihat kenaikannya banyak,” terangnya.